• homeslide01
8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi
 Penguatan Akuntabilitas
Meningkatnya kapasitas dan 
 kapabilitas kinerja birokrasi
    Penataan Tatalaksana
Sistem proses dan prosedur kerja 
yang jelas,efektif,terukur dan sesuai
     prinsip good govermance
  Penguatan Pelayanan Publik
Pelayanan prima sesuai kebutuhan 
   dari harapan masyarakat
    Penataan Manajemen
SDM aparatur yang berintegritas,
netralkompeten,capable,profesional,
berkinerja tinggi dan sejahtera
Hasil Terwujudnya Bebas KKN
Meningkatnya penyelenggaraan
pemerintah yang bebas KKN
 
  Penguatan Pengawasan
Meningkatnya penyelanggaran 
 pemerintah yang bebas KKN
Hasil Terwujudnya Kualitas
Pelayanan Publik
Terwujudnya survey kualitas Pelayanan Publik

DASAR HUKUM

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

Undang-undang Nomor 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 28 tahun 1998 tentang
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun
2012 tentang pedoman pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
di lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintahan
Daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju
WBK dan WBBM

Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor: Sprin/76/1/2017 tanggal 12
Januari 2017 tentang susunan tim asistensi dan
verifikasi internal Polri dalam rangka usulan penetapan
sebagai ZI menuju WBK Dittipidkor Bareskrim Polri

Surat Perintah Kapolri Nomor Sprin/322/11/2016
tgl 24 Feb 2016 tentang Penunjukan Tim Pokja
Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM

Surat Asrena Polri Nomor:B/919/XII/2016/Srena
tgl 7 Des 2016 perihal usulan sebagai ZI menuju WBK
dan WBBM
Surat Kabareskrim Nomor:B/8459/XIl/2016
tanggal 30 Des 2016 perihal usulan sebagai ZI
menuju
WBK dan WBBM -- Menunjuk Direktorat
Tipidkor Bareskrim
Polri sebagai salah satu target
capaian pada proja Kapolri
Promoter sebagai ZI
menuju WBK

Keputusan Dir Tipidkor No. Kep/56/XIl/2016 -
Kompetensi Keanggotaan Pokja Pembangunan ZI

Surat Perintah No Sprin/29/1/2017/Tipidkor -
Pokja Pelaksana Pembangunan ZI
Papaan Pembangunan ZI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
(WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI BARESKRIM

PENGERTIAN UMUM

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi atau Menuju WBK

Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja
yang memenuhi sebagian besar manajemen
perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem
manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan
penguatan akuntabilitas kinerja

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau Menuju WBBM

Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja
yang memenuhi sebagian besar manajemen
perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem
manajemen SDM, penguatan pengawasan,
penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan
kualitas pelayanan publik
Whistleblower

WHISTLE BLOWER SYSTEM (WBS)

Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Dittipidkor bagi anda yang ingin melaporkan atau memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatanberindikasi pelanggaran yang terjadi
di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri
Image